Mutu Pendidikan Indonesia Terendah di
Dunia
TEMPO.CO, Jakarta - Programme for
International Study Assessment (PISA)
2012 menempatkan Indonesia sebagai
salah satu negara dengan peringkat
terendah dalam pencapaian mutu
pendidikan. Pemeringkatan tersebut dapat
dilihat dari skor yang dicapai pelajar usia
15 tahun dalam kemampuan membaca,
matematika, dan sains.
"Selama mengikuti studi tersebut sejak
2000, Indonesia selalu berada pada salah
satu peringkat rendah," kata anggota
Koalisi Pendidikan, Ade Irawan, melalui rilis
pers pada Jumat, 6 Desember 2013.
Dalam studi ini, mutu pendidikan
Indonesia yang rendah dikonfirmasikan
dengan anggaran dan biaya pendidikan
yang langsung dibayar masyarakat naik
signifikan dari tahun ke tahun. PISA
merupakan studi internasional yang
diselenggarakan Organisation for
Economic Co-operation and Development.
Indonesia mengikuti dua tes internasional,
yaitu studi Trends in International
Mathematics and Science Studies dan
Progress in Internatioal Reading Literacy
Studi untuk murid sekolah dasar.
"Indonesia juga berada di ranking
terendah dalam kedua studi tersebut," kata
Ade.
Menurut Ade, PISA harus dilihat secara
kritis. "Karena di balik itu ada agenda yang
bersifat ideologis-liberalistis yang hanya
mengukur tiga kemampuan dasar murid
dan tidak memadai dijadikan dasar dalam
pengambilan kebijakan pendidikan
nasional," kata Ade.
Ade mengatakan, selayaknya Kementerian
Pendidikan mengembangkan sistem
assessment bersifat nasional dan
mencerminkan keberagaman anak. Mutu
pendidikan Indonesia yang rendah,
sebagaimana tercermin dari hasil studi
PISA, memperlihatkan ada sesuatu yang
salah dalam sistem persekolahan dan
kebijakan pendidikan Indonesia.
Beberapa di antara masalah itu adalah
ujian nasional dan berbagai tes lainnya;
perubahan kurikulum dari waktu ke
waktu; program sekolah unggulan
(sekolah bertaraf internasional); kompetisi
dalam berbagai Olimpiade; penambahan
jam belajar; serta sertifikasi dan ujian
kompetensi guru. "Ternyata gagal
meningkatkan mutu pendidikan," kata Ade.
Menurut Ade, Koalisi Pendidikan mendesak
agar rezim pendidikan neoliberal, yang
terlihat dari kebijakan pendidikan nasional
beberapa dekade terakhir, diakhiri. "Kami
mendesak Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan mempersiapkan agenda
reformasi pendidikan," kata Ade.
